REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cara kepolisian yang memproses hukum laporan masyarakat belakangan menjadi dianggap diskriminatif oleh beberapa kalangan umat Islam. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai cara diskriminatif penegakkan hukum seperti ini, akan membuat publik khususnya umat Islam kehilangan kepercayaan pada polisi.

"Polisi yang tidak dipercayai oleh publik dengan penegakkan hukum yang diskriminatif pasti akan membuat publik tidak percaya pada negara," kata HNW kepada Republika.co.id, Senin (23/1).

HNW melanjutkan jika publik tidak percaya negara, maka bahayanya sama seperti publik tidak percaya demokrasi. "Kalau publik tidak percaya demokrasi maka pintu besar terbukanya anarki, radikalisme hingga terorisme. Padahal kita semua sedang berusaha mencegah itu semua terjadi," ujarnya.

Karena itu untuk sama-sama instrospeksi diri, menurutnya perlu dicermati apa yang berkembang belakangan ini. Jangan-jangan ada pihak ketiga yang dengan sengaja ingin mengadu domba antara umat Islam dengan polisi.

Pihak-pihak yang berusaha memprovokasi umat Islam agar berbentrokan dengan polisi. Atau pihak lain yang berkeinginan agenda lain bertujuan perpecahan antara umat Islam dan polisi, yang sejak dahulu bersatu-padu.

"Atau juga mungkin ada pihak yang ingin membuat Indonesia kembali dijajah oleh kepentingan kepentingan asing. mereka tidak suka bila soko guru kekuatan indonesia yaitu umat Islam, TNI dan Polri bersatu," ujarnya.

Maka, tambah dia, mereka mengganggu dengan berbagai macam cara, agar umat Islam bermusuhan dengan polisi, atau polisi berhadap-hadapan dengan umat Islam. Dan yang terjadi adalah seperti saat ini, ketika umat Islam merasa polisi melakukan diskriminasi dalam penegakkan hukum di tanah air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika