REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly secara resmi menerima daftar kepengurusan DPP Partai Hanura baru, hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Selanjutnya, Yasonna mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan SK kepengurusan DPP Partai Hanura.
"Dalam waktu dekat mudah-mudahan cepat segera ada keputusan, ini di kantor saja. Kita senang, semoga ke depan Hanura bisa sama-sama membangun kerjasama yang baik," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).
Namun Yasonna mengatakan, pihaknya akan meneliti apakah syarat daftar kepengurusan tersebut telah lengkap, sebelum menerbitkan SK tentang Kepengurusan Partai Hanura. Adapun penyerahan dilakukan di Ruang Fraksi Partai Hanura, Gedung Nusantara 1 DPR RI, pada Kamis (19/1).
"Pertama kalinya ini saya terima di luar kantor. Ini kita enggak usah bertele-tele, lebih cepat lebih baik, penyerahan tadinya di kantor saya setelah saya di DPR tapi karena saya akan langsung ke luar kota. Makanya disini enggak apa-apa," kata dia.
Sementara itu, Sekjen Hanura, Syarifuddin Suding mengungkapkan dalam penyerahan daftar kepengurusan DPP Partai Hanura hari ini ada sembilan susunan yang diserahkan ke Menkumham. Di antaranya yakni, sususan kepengurusan DPP Hanura masa bakti 2016-2020, susunan pengurus Dewan Pembina masa bakti 2016-2020, susunan pengurus Dewan Penasihat Partai Hanura, susunan pengurus Dewan Kehormatan, Susunan pengurus Divisi Komunikasi publik Hanura, Susunan pengurus badan informasi strategis Hanura, susunan pengurus Badiklat Hanura, Susuan balitbang Hanura, dan susunan pengurus lembaga bantuan hukum Hanura.
"Ada sembilan yang kami serahkan untuk diproses lebih lanjut. Struktur ini memang kami partai Hanura membuka diri, sehingga ini adalah ada dari pengurus lama,dan baru," kata Suding.
Suding menilai, dengan penyerahan tersebut menandai awal yang baik bagi Partai Hanura untuk melangkah ke depan, khususnya menatap Pemilu 2019. "Ini makanya bagaimana pengurusan yang ada saat ini membangun kebersamaan dan saling bersinergi. Sehingga harapan cita-cita bisa menjadi kenyataan di pemilu 2019," kata Anggota Komisi III DPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika