REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengharapkan pemerintah lebih serius menangani perbatasan Indonesia dengan negara lain terutama dengan Malaysia di wilayah Kalimantan. "Kami sekarang mengecek bagaimana perkembangan pembangunan perbatasan. Perkembangan wilayah perbatasan menjadi concern DPR sesuai harapan dan aspirasi masyarakat di wilayah itu," kata Fahri di sela-sela kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara, Kamis (24/11).

Fahri merupakan Ketua Tim Pengawas Perbatasan DPR RI. Anggota tim yang mengikuti kunjungan kerja ini, yaitu Arteria Dahlan (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), Hetifah Syaifudian dan Alvin Hakim Toha (PKB). Menurut Fahri, perkembangan wilayah perbatasan harus dipacu agar masyarakat yang menempati wilayah tersebut merasakan ada kemajuan wilayah. Hal itu juga untuk mengejar ketertinggalan dengan upaya negara tetangga. Sebagian masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses pendidikan dan kesehatan ke negara tetangga.

"Hal seperti ini harus menjadi pehatian serius pemerintah," katanya.

Ke depan, kata dia, perlu dibentuk kementerian khusus perbatasan agar pembangunan lebih fokus dan terarah. Dengan kelembagaan setingkat menteri, diharapkan langkah pemerintah akan lebih fokus karena berada dalam kendali langsung presiden.

Pada tahun 2016, pemerintah menganggarkan Rp9,2 triliun yang merupakan anggaran pembangunan perbatasan di semua sektor dan kementerian. Dalam kaitan inilah, Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan DPR melihat efektivitas anggaran tersebut.

Fahri menyatakan, pembangunan perbatasan harus benar-benar lebih fokus dan dipacu karena jika kawasan perbatasan terus tertinggal dan terabaikan akan muncul masalah semakin rumit di kemudian hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika