REPUBLIKA.CO.ID, KUTAI TIMUR -- Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai demonstrasi untuk menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas kasus dugaan penistaan agama tidak akan mampu menjatuhkan pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, salah satu tugas dan wewenang MPR yang tak bisa dilakukan lembaga-lembaga negara yang setara adalah memberhentikan Presiden. Tapi, untuk memberhentikan presiden tidak mudah. Presiden bisa diberhentikan apabila Presiden melanggar hukum, korupsi, dan membahayakan negara.
Sehingga, ketika di Jakarta terjadi demonstrasi besar 4 November lalu, sempat beredar isu massa mau mendatangi MPR dengan tujuan ingin menjatuhkan presiden, MPR tidak ingin mengakomodasi isu tersebut. "Kalau ada demo yang ingin menjatuhkan Presiden, saya nggak akan terima. Karena tidak ada dasar hukumnya,'' kata Mahyudi, di Gedung Serbaguna Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/10).
Sebab, kata dia, kasus Ahok maupun Pilkada DKI tidak ada hubungannya dengan presiden. Meski demikian, ia menyebut ada saja pihak yang berharap bisa menjadi Presiden dengan menjatuhkan Jokowi. ''Kalau mau jadi Presiden harus mengikuti ketentuan konstitusi. Nanti ikut bertarung di Pilpres 2019,'' ucapnya.
Karena itu, Mahyudin mengimbau, agar tak pernah berpikir menjatuhkan Presiden tanda dasar. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kerusuhan. Kalau terjadi kerusuhan, korbannya bukan politikus, tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk belajar pada negara-negara di Timur Tengah, seperti Suriah atau Irak yang dulu dikenal dengan sebutan negeri Seribu Satu Malam dengan segala kemakmurannya. Kini negara itu porak poranda karena perang saudara. ''Kalau sudah perang saudara jangankan untuk mencari beras, hidup saja susah,'' tuturnya.
Oleh karena itu, Mahyudin mengajak, Indonesia yang damai ini harus tetap jaga dan dibela. Hal yang perlu dikerjakan saat ini, kata dia, adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan menyiapkan ekonomi agar rakyat lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika