REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian meminta segenap perangkat pemerintahan di Provinsi Riau mewaspadai potensi konflik sumber daya alam (SDA) di daerah yang kaya hasil alam tersebut.
Jenderal Tito di Kediaman Gubernur Riau Pekanbaru dalam kegiatan temu ramah dengan seluruh kepala daerah, di Pekanbaru, Senin (29/8) malam, mengatakan SDA yang luar biasa itu harus dapat betul-betul menunjang dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Jika terealisasi, dia optimistis masyarakat Riau lebih maju dan sejahtera daripada masyarakat daerah lain di Indonesia. "Tapi sebaliknya kalau SDA tidak terdistribusi secara merata dan masyarakat tidak merasakan hasilnya maka yang terjadi adalah potensi konflik bahkan perlawanan. Itu yang kita waspadai," katanya.
Dia mengemukakan Riau adalah salah satu provinsi terkaya di Sumatra dan Indonesia. Di satu sisi memberikan berkah bagi masyarakat Riau, akan tetapi bisa menjadi potensi konflik jika tidak dikeloa dengan baik. "Ibarat pepatah ada gula ada semut, maka di Riau banyak gulanya dan semut akan datang," katanya.
Semut itu, menurut Tito, mulai masyarakat lokal sampai pendatang sehingga pengelolaan SDA yang tidak pas akan menimbulkan masalah. Mulai dari masalah lingkungan, sengketa lahan antara pengembang versus masyarakat adat, ulayat, atau lokal.
Belum lagi potensi konflik dari masyarakat yang makin heterogen karena banyak pendatang. "Muncul dikotomi lokal versus pendatang, ini yang membuat kalau tidak dikelola dengan baik potensinya justru menjadi gangguan. Justru di tempat yang tidak ada potensi alamnya mungkin potensi konflik jadi kecil karena tidak ada yang diperebutkan, tapi ketika potensinya yang luar biasa tentu menjadi perebutan," katanya.
Meski begitu dia mengatakan tidak semuanya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Karena banyak pemangku kepentingan lainnya, seperti permasalahan keamanan oleh kepolisian dan pertahanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Oleh karena itu, Kapolri mengajak semua komponen masyarakat untuk bersinergi dan bekerja bersama antara forum komunikasi kepala daerah pada semua tingkatan sampai ke bawah, sekaligus dengan tokoh masyarakat. Ia mengatakan semua harus disinergikan meskipun tidak gampang. Karena makin banyak orang makin banyak kepala sehingga makin banyak juga perbedaan.
"Bagaimana menyamakan persepsi sehingga semua pihak semua tataran provinsi sampai kecamatan bersinergi bersama. Kata itu mudah disebutkan, tapi praktiknya seringkali sulit. Kunci utamanya adalah menjalin komunikasi, baik secara formal maupun informal dan tidak bekerja sendiri. Tapi yang informal lebih efektif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika