REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan ada beberapa rumah sakit (RS) di luar 14 RS swasta yang diduga menerima vaksin palsu. Pihaknya meminta kepolisian dapat mengumumkan identitas beberapa RS tersebut jika telah menemukan bukti-bukti yang kuat.

"Diduga ada sekitar lima RS lain yang diperkirakan menerima vaksin palsu. Tetapi ini baru diduga, mesti dikonfirmasikan kepada BPOM dan Bareskrim," ujar Saleh ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (25/7).

Data tersebut, lanjut dia, diperoleh berdasarkan penelusuran sampel vaksin oleh BPOM. Menurut Saleh, memang ada perbedaan versi data antara BPOM dengan Bareskrim Polri sebelum nama 14 RS swasta diumumkan. BPOM, kata dia, tidak berwenang memberikan informasi karena publikasi data menjadi tupoksi kepolisian. "Karena itu, jika memang indikasi keterlibatan beberapa RS lain terbukti benar, sebaiknya segera diinformasikan kepada masyarakat. Namun, tetap perlu ditelusuri dan dipastikan dulu. Jangan sampai menimbulkan gejolak seperti pada pengumuman sebelumnya," tambah dia.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR lain, Nursuhud, juga mengatakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penerima vaksin palsu diduga lebih dari 14 rumah sakit (RS) swasta. Pihaknya pun menegaskan adanya dampak vaksin palsu berdasarkan laporan sejumlah orangtua. Pada 14 Juli lalu,  Kemenkes membuka identitas 14 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penerima vaksin palsu. Mayoritas fasyankes berada di Bekasi.

Adapun 14 fasyankes yang dimaksud adalah RS DR Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Cikarang, Bekasi), Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, Karya Medika (Tambun, Bekasi), Kartika Husada (Bekasi), Sayang Bunda (Bekasi), Multazam (Bekasi), Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Cikarang, Bekasi), Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Elizabeth (Bekasi), Hosana (Cikarang) dan Hosana (Bekasi). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika