REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburrahman mengatakan, jika pemerintah tidak bertindak tegas terhadap proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah menjadi pertentangan di mana-mana, dapat berakibat adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Jadi Jokowi tidak boleh lepas tangan. Karena pertama dia (penah jadi) gubernur (DKI saat reklamasi bergulir), kedua dia (sekarang) presiden," kata dia, Kamis (21/4).

Habiburrahman menuturkan, sebagai presiden, kini Jokowi memiliki kewenangan untuk menghentikan kasus reklamasi atau meneruskannya. Kasus ini akan menyebabkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.

"Saya yakin dengan kasus di Jakarta ini. Ditambah sikap arogan Ahok, ini bisa menjadi pemicu gerakan semua rakyat yang tidak suka dengan pemerintahan," kata dia.

Pada akhirnya, kata dia, bahaya yang tidak diinginkan bisa terjadi terhadap stabilitas negara. Namun, dia mengharapkan jika ada perubahan, maka harus secara konstitusional.

"Jika hal ini tidak disikapi dengan benar. Maka apa yang mau dikata, kita tidak bisa bicara apa-apa lagi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika