REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Rencana untuk melibatkan KPK dan PPATK dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar disambut positif oleh calon ketua umum Golkar Mahyudin. Menurutnya, ide tersebut sangat menarik karena selama ini ada anggapan publik bahwa di dalam Munas Golkar selalu ada fenomena politik uang.
"Dengan adanya wacana ini saya kira baik untuk partai, sekaligus opini kepada publik bahwa Golkar mempunyai keinginan untuk berubah,'' kata Mahyudin, usai silaturahmi dengan pengurus DPD I dan DPD II se-Kalimantan, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad (14/2).
Ia meminta kepada setiap calon ketua umum untuk berkompetisi secara dil. Salah satunya dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara ketika Munas akan digelar. Terutama bagi kader Golkar yang memiliki jabatan di lembaga eksekutif dan legislatif.
''Kalau punya duit untuk sewa privat jet silahkan saja, tapi kalau saya sih berpikir, daripada pakai uang banyak untuk sewa privat jet, lebih baik digunakan untuk partai Golkar, supaya lebih bersemangat lagi. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan legal,'' ujarnya.
Rencana melibatkan KPK dan PPATK disebut-sebut telah mendapat dukungan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum, Agung Laksono. Namun, lanjut Mahyudin, wacana itu belum dibahas dalam rapat pleno DPP Golkar, sehingga bagaimana nanti mekanismenya belum ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
