REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan bebas visa untuk 94 negara ke Indonesia untuk tujuan wisata berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan terorisme dan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Kewaspadaan ini penting ditengah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan bebasnya arus masuk orang.
Dalam Rapat Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Laoly dengan Komisi III, Rabu (3/2), Menkumham mengakui bebas visa bagi wisatawan memang rawan disalahgunakan oleh pelaku terorisme dan TKA. Karena itu harus tetap ada pengawasan ketat masuknya orang di imigrasi dan pintu-pintu perbatasan.
"Bebas visa dikhususkan untuk turisme, bukan untuk yang lain. Terkait bila bebas visa itu disalahgunakan untuk kepentingan terorisme, kita akan perketat pintu-pintu masuk ke Indonesia apakah dari perbatasan, airport dan pelabuhan," ujar dia, Rabu (3/2).
Termasuk bila penyalahgunaan bebas visa untuk warga asing yg kerja di Indonesia. Ditegaskan dia, khusus untuk warga negara Cina saat ini sedang dibahas bebas visa yang berbasis travel agen.
Supaya jangan terjadi penyelewengan dan pelanggaran orang asing dari Cina, yang ternyata mencari kerja secara ilegal dan bertindak kriminal di Indonesia.
Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem sebelumnya, Taufiqulhadi mempertanyakan keamanan dari kebijakan bebas visa untuk menarik 20 juta wisatawan pada tahun ini.
Menurut dia bebas visa tersebut bisa berpotensi membuka ruang masuknya jaringan terorisme dan TKA ilegal ke Indonesia. Karena itu ia meminta Kemenkumham tetap bisa memperketat pelaksanaan bebas visa tersebut.
"Jaringan terorisme saat ini bukan hanya dari negara Timur Tengah, ternyata banyak juga mereka dari Eropa yang bergabung dalam jaringan ISIS," ujar Anggota DPR dari daerah Aceh ini.
Karena itu ia meminta harus tetap diawasi pintu pintu masuk dan negara-negara yang bermasalah, termasuk munculnya negara Israel walaupun Menkumham telah berjanji mencoret Israel dari negara penerima bebas visa ke Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika