Selasa 17 Nov 2015 21:07 WIB

Skandal Freeport Ungkap Oligarki Parpol Masuk ke Pemerintahan

Menteri ESDM memberikan keterangan pers usai melaporkan anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres terkait perpanjangan kontrak PT Freeport ke MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11). (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Menteri ESDM memberikan keterangan pers usai melaporkan anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres terkait perpanjangan kontrak PT Freeport ke MKD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto (SN) kepada Mahkamah Kehormatan DPR patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen dari menteri ESDM untuk menjaga prinsip good governance di lingkungan tanggungjawabnya.

Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Taufiq Hidayat mengatakan mulai terbongkarnya skandal Freeport yang diduga melibatkan SN dan pengusaha minyak berinisial R juga menjadi bukti  betapa oligarki partai politik telah masuk ke dalam pemerintahan. Menurutnya, oligarkhi parpol ini merasuk melalui Koalisi Merah Putih (KMP), terutama Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB).

"Pembicaraan SN dan pengusaha R dengan direksi Freeport merupakan potret oligarki yang sudah merasuk ke dalam tubuh pemerintahan, melalui parpol. Lanskap politik pascapilpres diwarnai dengan kemunculan KMP yang lebih didayagunakan untuk meningkatkan posisi tawar kepada pemerintah, ketimbang untuk mengefektifkan check and balances," papar Taufiq dalam keterangan persnya, Selasa (17/11)

SN dan kelompok ARB di KMP, kata Taufiq, berhasil menekan pemerintah dalam berbagai cara, yakni antara lain menyandera parlemen sehingga membuat pemerintahan Jokowi di awal periode tidak berjalan efektif. "Kedekatan hubungan antara Jokowi, Luhut BP, dan SN adalah buah dari meningginya 'bergaining power' kelompok ARB, hubungan tersebut dikapitalisasi secara ekonomi," kata Kordinator Forum Silaturahmi Daerah Partai Golkar ini.

Akibatnya, Taufiq menjelaskan, penyelesaian konflik Partai Golkar pun makin tidak berujung, karena pemerintah bermain dua kaki, kubu Ancol didukung tetapi dengan kubu ARB juga sejalan. Konflik internal Partai Golkar yang dipicu oleh pengelolaan partai yang tidak demokratis, elitis, oligarkis, penyimpangan AD/ART menjadi tidak bernilai. Karena di mata pemerintah keduanya tampak sama.

"Pemerintah harus segera sadar, dibalik skandal ini adalah para mafia. Sesuatu yang dalam janji kampanye pilpres akan diperangi jika menang. Mafia migas ini kerjasama dengan mafia peradilan yang selalu mengalahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta. Sekali lagi, lawan mafia," tegas Taufiq.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement