REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) marak terjadi. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menilai permasalahan Bansos bukan lagi permasalahan sosial, namun sebuah bancakan politik.
Oce mengatakan, penyelewengan tersebut kini marak dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Menurut dia, hal itu untuk memelihara kekuasaan dengan menggunakan dana Bansos untuk biaya pemilu dan sebagainya.
"Ini ada hubungannya dengan politik, apakah Pilkada, Pemilu untuk merawat kekuasaan. Itu membuat Bansos ini menjadi bancakan secara politik," kata Oce dalam diskusi Polemik Bansos, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).
Selain itu, yang membuat penyelewengan sering terjadi adalah adanya pembiaran terhadap hal tersebut. Menurut dia, harus ada peraturan yang ketat terkait dana Bansos.
"Bansos ini sangat nikmat sehingga sulit untuk mengatur. Gampang sekali Bansos ini dimainkan," ujar Oce.
Ia pun berharap pemerintah daerah dapat melakukan transparansi terhadap anggaran yang digunakan."Dari hasil investigasi yang kita temukan fiktif, dari perencanaan anggaran. Adapula proposal yang tidak tepat dan lain-lain. Mestinya ada transparansi. Sehingga masyarakat pun bisa mengawasi," kata Oce.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
