REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPR RI menyatakan siap mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan kembali anggaran Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dari Rp 6,2 triliun menjadi Rp 9,8 triliun.

Hal itu sebagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun depan. Selain itu,  anggaran tersebut juga untuk penyediaan peralatan dan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai.

“Bencana asap tahun ini terparah sepanjang sejarah Indonesia, karena itu kita memang perlu mengambil langkah-langkah konkret cepat ke depan supaya tak terluang, di antaranya meningkatkan anggaran kehutanan,” kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, Senin (26/10).

Edhy mengemukakan tambahan anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun tersebut akan dianggarkan pada 2016 untuk mengoptimalkan upaya kelestarian hutan terutama wilayah hutan khusus, seperti lahan gambut.

Sebelumnya, Komisi IV juga telah menjalankan solusi dalam pencegahan karhutla, yakni dengan menggeser anggaran hutan bidang pencegahan dari Rp3 miliar naik menjadi Rp200 miliar.

“Dari dana tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp 110 miliar sebagai pencegahan wilayah hutan khusus,” katanya.

Partai-partai politik diminta mendorong fraksi mereka di DPR dan DPRD agar turut memperjuangkan anggaran pencegahan dan penanganan karhutla ini. Ketersediaan peralatan dan bahan pendukung ini merupakan bagian dari mitigasi.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan dukungan dari Komisi IV DPR RI sangat dibutuhkan untuk melakukan upaya pencegahan yang lebih optimal terhadap karhutla.

“Saat ini kami fokuskan dulu operasi pemadaman, apalagi ini melibatkan lima negara sekaligus yang sudah membantu pemadaman dengan bantuan tenaga dan peralatan,” katanya.

Alex berkomitmen gerakan pencegahan akan diutamakan pada tahun depan, termasuk pemanfaatan lahan gambut baik yang sudah maupun yang belum terbakar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika