REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN SERIBU -- Pemprov DKI Jakarta, berencana memperbaiki kesejahteraan masyarakat kepulauan seribu. Rencana itu dengan memperbaiki alat transportasi laut yang melewati pulau, serta membangun pelabuhan kecil.
"Nah mudahan-mudahan akhir tahun atau awal tahun, sistem kapal rupiah perkilometer akan berjalan di kepulauan seribu," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) di Pulau Ujung Jawa, Kepulauan Seribu, Sabtu (10/10).
Menurut Ahok, konsepnya nanti mirip seperti bus Transjakarta. Dia berencana akan mengadakan dan akan membayar perusahaan swasta. Ahok melihat jika kapal milik swasta cenderung ramai saat weekend saja.
Sebab itu, kadang kapal tersebut penuh sesak ketika hari Sabtu dan Minggu, karena dipaksakan kapasitasnya. Itu dikarenakan untuk menutupi keuntungan yang sedikit pada hari biasa.
Pemprov DKI menginginkan mereka dapat bergabung dalam rencananya tahun depan. Namun, nantinya mereka juga harus menganti kapal lama dengan yang baru.
Sebab adanya tarif per kolimeter, sepi atau ramainya penumpang mereka tetap dibayar, kemungkinan besar para pemilik kapal pasti ingin bergabung. Sebab sudah ada jaminan ada atau tidak penumpang kapal, Pemprov DKI Jakarta akan tetap membayar.
"GPS jalan. Para nelayan berani gak kredit beli kapal yang bagus untuk penumpang," kata dia.
Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat turis lokal untuk berkunjung ke kepulauan seribu. Sedangkan untuk pelabuhan atau Dermaga-nya, Pemprov DKI Jakarta berencana akan bekerjasama dengan greenbay atau pantai Mutiara.
"Untuk yang lebih elit bagi mereka yang berduit. Mereka datang dan membangun pelabuhan di dekat teluk naga," terangnya.
Jadi sudah sampai Teluk Naga, para pengunjung dapat langsung masuk ke Ancol dan tak perlu membayar lagi. Ahok menuturkan sedang membuat jalan kedepannya terkait hal ini. Sebab kalau banyak orang datang ke sini dirasakan akan baik.
Terkait hal lainnya dalam kunjungan ke Pulau Ujung Jawa, Ahok juga mengatakan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah meminta PLN untuk menambah pasokan listrik ke Kepulauan Seribu dengan menarik kabel 20 Megawatt.
Hal itu, dimaksudkan supaya masalah listrik di Kepulauan Seribu selesai. Sebab dengan listrik yang cukup, seluruh pulau dapat tersedia air minum dan air bersih dengan hasil dari mesin yang mengolah air laut.
"Dan lampu tidak seperti disko, mati nyala-mati nyala," jelasnya.
Kemudian, saat semua masalah di atas terselesaikan, baru akan berdampak pada perekonomian masyarakat di sini. Sebab ongkos yang murah akan berdampak pada harga barang di Kepulauan Seribu. Selain itu, secara tak langsung biaya hidup menjadi turun bagi masyarakat.
"Saya mau menurunkan tingkat biaya hidup di Kepulauan Seribu. Sebab angka kemiskinan di Pulau Seribu tinggi. Sekitar 25 persen melihat sesuai KHC. Kebutuhan hidup cukup itu 2,4 juta," ungkap Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika