REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Sabtu lalu (19/9), Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Ikut pula antara lain Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS Jazilul Juwaini, dan Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf.
Terkait itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, mereka semua naik haji lantaran mendapatkan undangan resmi dari Raja Arab Saudi. Undangan resmi tersebut, jelas Agus, ditujukan kepada pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan dewan.
Dia lantas berdalih, ibadah haji para pejabat negara itu tak berpengaruh banyak terhadap kuota haji Indonesia yang terbatas atau masa tunggu calon jamaah yang terbilang lama. Lagipula, sebut Agus, para anggota legislatif tersebut juga sembari menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan haji Kemenag RI di Tanah Suci.
"Masak iya kalau diundang (pemimpin negara sahabat) itu harus dipermasalahkan? Menurut saya, undangan ini tentunya legal," ujar Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).
Khusus terkait Setya Novanto dan Fadli Zon, dia mengakui, publik meresponsnya berlainan. Misalnya, diduga bahwa Setya dan Fadli memilih pergi naik haji lantaran menghindari pengusutan kasusnya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Sebelumnya, keduanya dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik akibat menghadiri jumpa pers mirip kampanye Donald Trump di Amerika Serikat. Agus menampik anggapan tersebut. Menurut politikus Partai Demokrat ini, kepergian Setya dan Fadli untuk memenuhi undangan Raja Salman sudah dibahas sebelumnya dalam rapat pimpinan DPR.
Agus berdalih, tak ada alasan politis di balik terpilihnya Setya dan Fadli untuk melenggang naik haji. Di antara jajaran pimpinan DPR, sebut Agus, dirinya dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersedia untuk tak mengambil kesempatan itu. Dijelaskannya, karena sudah beribadah umrah pada Ramadhan lalu.
"Kalau saya dan Pak Taufik pergi, nanti DPR di sini enggak ada yang nungguin. Saya dan Pak Taufik memang sengaja ditugaskan untuk 'piket' begitu," kilahnya.
Agus juga menampik, kasus dugaan pelanggaran etika Setya dan Fadli akan lenyap begitu saja. Sidang-sidang di MKD diklaim akan tetap berproses. "Tentunya nanti setelah selesai (undangan haji), tetap ada klarifikasi-klarifikasi yang akan dilaksanakan oleh MKD."
Ikuti Whatsapp Channel Republika