REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Friksi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli, menunjukkan belum adanya belum ada kesamaan cara pandang antar anggota kabinet. Akibatnya silang pendapat antarkeduanya pun masuk ke ranah publik sehingga terkesan saling adu kritik.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Yulianto menilai antara JK dan Rizal Ramli memiliki perbedaan perspektif karena perbedaan background keduanya. Rizal terbiasa berada di luar kepemerintahan dengan sikap kritisnya. Sementara JK memiliki pengalaman kepemimpinan dan pengusaha yang kuat.
"Keduanya memiliki pengetahuan ekonomi yang bagus. Perbedaan persepsi yang membuat terjadi saling kritik," ucapnya saat dihubungi ROL, Rabu (19/8).
Adanya saling kritik ini merupakan gejala baru dalam sebuah pemerintahan yang terbuka, tampil apa adanya, dan timbul perbedaan di antara pimipinan pemerintahan. Masyarakat harus dibiasakan melihat fenomena ini.
"Hanya saja apakah akan berdampak baik bagi pembangunan, tergantung para pemimpin untuk mencari solusi atas perbedaan ini," katanya.
Sikap saling kritik menunjukkan adanya dinamika dalam kepemimpinan Jokowi. Menurut Yulianto, ini akan menguji kepemimpinan Jokowi dan menyolidkan Kabinet Kerja di tengah kemajukan pola pikir.
"Terutama dalam mencari titik temu untuk menjaga kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Hal ini menunjukkan potensi masing-masing pihak yang punya kapasitas dan integritas. Jokowi sebagai orang nomor satu di Tanah Air harus mampu mengelolanya.
Selama polemik antara JK dan Rizal masih dalam ranah positif untuk memperbaiki kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat, Jokowi diminta tidak ikut campur tangan terlebih dulu.
"Apabila nantinya konflik sudah berlebihan, kebablasan, serta cenderung mengganggu persatuan dan kebersamaan kabinet, barulah Jokowi turun tangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika