REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo berpendapat, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak perlu reaktif menanggapi kritik Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Rizal Ramli.
Menurut dia, gaya Rizal tidak lepas dari peran awalnya sebagai pengamat ekonomi yang kritis. Meskipun sudah menjadi bagian dari pemerintahan, gaya demikian tidak surut.
Rizal mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Yang teranyar, Menko Rizal bahkan menantang JK untuk berdebat publik terkait kebijakan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt.
"Rizal itu spontan. Saya yakin JK pahami. Walaupun kami menyesalkan, kenapa tidak di internal (Kabinet Kerja) saja," ucap Bambang Soesatyo seusai acara peluncuran buku di Century Park Hotel, Jakarta, Rabu (19/8).
Bambang mengakui, memang kurang lazim seorang menko menantang wapres. Tetapi, Bendahara Partai Golkar kubu Ical itu meminta semua pihak memahami karakteristik Menko Rizal. Sikap kritisnya, menurut Bambang, bertujuan memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
"Tujuan Rizal saya yakin sangat baik. Dua indikasi skandal pembelian pesawat dan kereta api, Jokowi harus bersyukur Rizal beri warning sejak awal," tutur dia.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik keinginan BUMN Garuda Indonesia membeli pesawat terbang Airbus 350 sebanyak 30 unit. Rizal menilai, rencana Garuda untuk berutang 44,5 miliar dolar AS kepada Bank of China Aviation justru akan merugikan Garuda.
Menko Rizal juga terang-terangan mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang rencananya akan dibangun dengan sumber pendanaan dari Cina atau Jepang. Terkait soal mendebat Wapres JK, Rizal Ramli menyinggung proyek listrik 35 ribu MW.
Proyek energi itu merupakan kebijakan populis pemerintahan Jokowi-JK, yang visinya sudah disampaikan sejak masa kampanye Pilpres 2014 silam. Proyek ini digadang-gadangkan selesai pada akhir tahun 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika