REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) kubu Djan Faridz menyatakan pihaknya akan tetap mengikuti Pilkada pada akhir tahun ini. Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Fernita juga menegaskan, animo terhadap kubunya juga masih tetap tinggi.
“Pasca putusan Menkumham, animo terhadap PPP kubu kami masih tinggi,” kata Fernita saat Konferensi Pers (Konpers) di Gedung DPP PPP, Jakarta, Selasa (21/7).
Animo tersebut, kata Fernita, terbukti pada pelaksanaan Rakornas PPP lima hari sebelum Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari itu berhasil mendatangkan 600 orang. Sebagian dari mereka, lanjut dia, juga telah menetapkan keinginannya untuk mencalonkan diri pada Pilkada mendatang.
Fernita menambahkan pihaknya akan terus berupaya agar PPP tetap mengikuti Pilkada. Ia juga mengungkapkan terdapat tiga opsi dalam menghadapi permasalahan kepemimpinan di partai Ka’bah ini. Sehingga PPP tetap bisa mendukung pelaksanaan Pilkada nanti.
Opsi pertama, menurut Fernita, kedua pucuk pimpinan PPP, yakni Djan Fridz dan Romi melakukan penandatanganan bersama demi keberlangsungan PPP pada Pilkada. Opsi kedua, tambah dia, PPP menitip para kader calon kepala daerah kepada Koalisi Merah Putih (KMP).
Opsi terakhir, Fernita menegaskan akan melakukan gerakan ‘mesin’ partai. “Opsi ini tidak perlu tanda tangan maupun menitip kader ke KMP,” ungkap Fernita. Maksudnya, PPP muktamar Jakarta akan membangun opini bahwa kepemimpinan Djan Faridz yang valid.
Fernita menegaskan PPP hasil muktamar Jakarta memang sah dan valid hukumnya. Pasalnya, tambah dia, muktamar ini dihadiri oleh para ulama dan konstituen. Oleh sebab itu, ia menyatakan PPP kubunya akan mencoba membangun opini tersebut di masyarakat terutama para pengurus PPP di daerah-daerah.
Seperti diketahui, PPP mengalami dualisme kepemimpinan, yakni antara pimpinan Djan Faridz dan Romahurmuziy (Romi). Penetapan Djan sendiri berdasarkan hasil Muktamar di Jakarta sedangkan Romi pada Muktamar Surabaya. Dualisme kepemimpinan ini membuat partai tersebut diragukan keikutsertaannya pada Pilkada nanti.