REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta masyarakat jeli dalam memilih calon kepala daerah yang berasal dari keluarga atau kerabat petahana dalam Pilkada serentak Desember mendatang.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Raden Ajeng Ratna Suminar mengatakan calon kepala daerah dari lingkungan keluarga petahana yang maju di Pilkada, harus punya kapasitas yang baik serta integritas untuk memajukan daerah yang dipimpinnya.
"Tapi kalau sudah dari kerabat petahana, tidak punya kualitas memimpin daerah, jangan dipilih. Saya kira masyarakat harus benar-benar jeli memilih pemimpin daerahnya," ujarnya.
Secara pribadi, ia tidak setuju jika keluarga dan kerabat petahana maju di Pilkada. Sebab bukan tidak mungkin pelaksanaan Pilkada tidak demokratis.
"Hal yang ditakutkan lagi, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) akan terus menerus menggelinding di daerah itu. Akhirnya yang rugi rakyat," katanya.
Seperti diketahui, pembatasan politik kekerabatan atau dinasti diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pilkada. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.