REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengaku sudah menyiapkan laporan yang akan dilaporkan kepada presiden. Hal itu sebagai tangapan permintaan Presiden Joko Widodo agar seluruh kementerian menyampaikan laporan hasil kinerja program selama enam bulan.

"Kita sudah buat. Itu baguslah (laporan kinerja), dalam proses lah," kata Yasonna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/6).

Yasonna mengaku mendukung adanya laporan tersebut. Ia mengatakan, terus mengebut pengerjaan laporan untuk segera dikirimkan ke Jokowi. "Ini kan belum 24 jam. Dalam sehari juga kan sudah hampir selesai," ujarnya.

Mengenai apakah permintaan tersebut merupakan sinyal bahwa Jokowi akan merombak kabinetnya, menteri asal PDI Perjuangan itu menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak preogratif. "Itu kan urusan presiden, bukan urusan kita, urusan kita kerja," kata Yasonna.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan menteri Kabinet Kerja dalam rapat paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6). Dalam rapat tersebut, Jokowi sekaligus melakukan evaluasi kinerja enam bulanan pada menteri-menterinya.

"Saya minta seluruh kementerian lembaga menyampaikan laporan penyampaian program selama enam bulan, mulai November sampai April," kata Jokowi.

Presiden memberi waktu para menteri untuk menyampaikan laporan realisasi program tersebut dalam waktu dua hari. Artinya, tenggat waktu adalah Rabu, besok. Tak hanya itu, para menteri Kabinet Kerja juga diminta membuat rencana program enam bulanan, mulai dari Mei 2015 sampai Oktober 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika