REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama mulai digelar di Jakarta, Ahad (14/6) untuk mematangkan materi Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus mendatang.
"Insya Allah, agenda acara akan dimulai pukul 13.00 WIB," kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam pembukaan Munas yang dirangkai dengan istighotsah di Masjid Istiqlal yang diikuti sekitar 40.000 Nahdliyin.
Setelah pembukaan di Istiqlal, Munas akan dilaksanakan di Gedung PBNU. Hadir sebagai peserta adalah Rais dan Katib Syuriyah PWNU se-Indonesia dan anggota Pleno PBNU.
Materi yang dibahas Munas di antaranya hal-hal menyangkut amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum, masail diniyyah yang masuk kelompok Maudlu'iyyah.
Selain itu, hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, pemakzulan pemimpin, hukum asuransi BPJS, pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, advokat dalam tinjauan fikih, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan yang masuk dalam kelompok Waqi'iyyah.
Selain itu juga dibahas perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU perlindungan umat beragama, utang luar negeri, dan pamberlakuan pasar bebas dalam kategori Qonuniyyah.
"Termasuk nanti juga dibahas tata cara pemilihan Rais Aam dengan menggunakan metode Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan keputusan Rapat Pleno NU di Wonosobo dan Munas NU di Jakarta sebelumnya," kata Marsudi.
Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama akan dilangsungkan di empat pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, yaitu Darul Ulum (Peterongan), Bahrul Ulum (Tambakberas), Mambaul Maarif (Denanyar), dan Salafiyah Syafiiyah (Tebuireng).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
