REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait wacana reshuffle Kabinet Kerja, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai jangan sampai perombakan kabinet ini didasarkan pada pertimbangan politik saja, terlebih hanya memenuhi kepentingan partai.
"Reshuffle kan terserah presiden. Tapi kalau diadakan perombakan hanya pertimbangan politik saja, hanya memenuhi kepentingan partai, tidak ada jaminan kinerjanya akan lebih baik," kata Hanta di Jakarta, Sabtu (9/5).
Menurut Hanta, yang terpenting saat ini adalah evaluasi kinerja menteri. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam kinerja menteri.
Pertama kapabilitas, ada menteri yang bukan tidak kapabel tapi tidak sesuai ditempatkan. Kedua, kemampuan manajerial yang baik. Ketiga, butuh menteri yang memiliki leadership skill yang memadai. Keempat kemampuan komunikasi ke publik dan antar menteri dan seterusnya juga elite politik. Kelima kecocokan dan loyalitas terhadap presiden. Keenam, mendapat dukungan dari publik.
Karena itu, kalau reshuffle dianggap dapat memperbaiki kinerja pemerintahan, menurutnya laksanakan saja. "Kalau ada cara lain lagi selain reshuffle ya nggak apa-apa, itu hak presiden. Yang penting Presiden jangan didorong-dorong untuk reshuffle," tegasnya.