REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Budi Waseso menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5). Pertemuan tersebut diadakan untuk kelanjutan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Saya menghadap pak Gubernur dalam rangka koordinasi untuk tindak lanjut masalah penanganan UPS ya. Karena ada beberapa saksi yang harus saya mintai keterangan," kata Budi Waseso di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).

Ia mengatakan beberapa staf dari pemerintah provinsi (Pemprov) DKI  akan dimintai keterangan sebagai saksi, untuk itu ia terlebih dahulu meminta izin kepada Ahok sapaan akrab Basuki. Kasus pengadaan UPS sendiri masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014.

Pemeriksaan nantinya akan dilakukan di kantor Pemprov DKI untuk upaya kemudahan dan percepatan penanganan kasus UPS dan lainnya. "Untuk percepatan penanganan kasus ini, tentunya nanti kamu dari pihak kepolisian atau bareskrim akan memeriksanya di kantor saja, di kantor DKI. Supaya tidak menggangu daripada pekerjaan nya," ujarnya.

Adapun Direktorat Tindak Pidana korupsi tengah menangani perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 di SMAN/SMKN di suku dinas pendidikan menengah Jakarta Barat yang pembayarannya bersumber dari APBD perubahan oleh Alex Usman.

Sebelumnnya ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham dilalakukan penggledahan pada Senin (27/4). Selain ruang kerja Lulung sapaan akrab Abraham, anggota dewan fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar dan sekertariat komisi E juga digledah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika