REPUBLIKA.CO.ID, PANGKAL PINANG -- Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Khusus Sumber Daya Alam (Pansus SDA). Komisi dibentuk sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat.
"Catatan-catatan masalah sumber daya alam di daerah akan dijadikan acuan dan pertimbangan dalam pembentukan pansus ini," kata Ketua Tim Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa usai diskusi tentang pertimahan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (21/4).
Ia mengatakan, pengawasan dan peraturan-peraturan terkait sumber daya alam harus diperbaiki, karena banyak ditemukan permasalahan pengelolaan yang belum berpihak kepada masyarakat di daerah. Ia mencontohkan permasalahan penambangan, tata niaga, masalah penyelundupan, penegakan hukum, pengawasan, kerusakan lingkungan dan CSR perusahaan tambang kepada masyarakat dan lingkungan.
"Catatan-catatan inilah yang membuat kami makin bersemangat ke depan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, disamping juga mengkondisikan pendapatan negara itu dengan kesejahteraan rakyat agar seimbang. Ini menjadi tugas aparatur negara mencari solusi terbaik demi kepentingan rakyat. Percuma kan kita membayar gaji mereka," ujarnya.
Diskusi masalah pertimahan itu dihadiri Gubernur Babel Rustam Effendi, Wakil Gubernur Hidayat Arsani, Dirut PT Timah Tbk, Ketua DPRD Babel, Kapolda, Danlanal, Kejati, Bea Cukai dan tamu undangan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika