Rabu 15 Apr 2015 21:42 WIB

Pengamat: Parpol tak Mungkin 'Dibuang ke Laut'

Rep: Muhammad Subarkah/ Red: Didi Purwadi
Bendera partai politik. Ilustrasi
Foto: Republika
Bendera partai politik. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengatakan gerakan deparpolisasi itu harus ditolak. Hal ini karena tidak sesuai dengan sistem politik yang dianut Indonesia saat ini yakni demokrasi.

“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik memegang peranan fundamental dalam roda pemerintahan demokratis,” kata Qodari, di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurut Qodari, keberadaan partai politik sangatlah penting di dalam sebuah negara yang demokratis. Sebab, tugas partai adalah menjadi sarana terjadinya agregasi kepentingan masyarakat, wahana komunikasi politik, kaderisasi, dan regenerasi kepemimpinan bangsa.

Adaya tugas utama yang dialamatkan tersebut, lanjut Qodari, maka menjadi tidak bisa dipungkiri bila eksistensi partai politik merupakan sarana penghubung antara negara dan masyarakat.

“Memang sampai kini fungsi dan kerja partai politik belum maksimal. Namun, ini tak bisa dijadikan alasan bila partai politik kebih baik 'dibuang ke laut' saja. Sebab, ke depan peran partai politik justru harus diperkuat,” katanya.

Qodari mengakui, belakangan memang mulai terasa fenoma munculnya gerakan deparpolisasi. Bahkan, situasinya sekian lama semakin menguat. ''Memang terasa ada banyak pihak yang mengatasnamakan independensi melihat partai sebagai beban demokrasi,'' katanya.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement