REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Pro Jokowi (ProJo) sudah menyiapkan 14 nama menteri untuk diganti. Nama-nama tersebut akan segera diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai saran.

Terkait wacana reshuffle, Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Jhonny G Plate mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Reshuffle, lanjutnya, merupakan kewenangan milik Presiden Jokowi sepenuhnya.

"Bahwa ada yang beri saran itu biasa saja. Tapi menurut saya masih terlalu dini menyarankan presiden melakukan reshuffle kabinet karena pemerintah ini baru berjalan enam bulan," kata Jhonny di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

Sementara itu, Pengamat politik dari Central Strategic International Studies (CSIS), Phillips J Vermonte mengatakan, reshuffle harus dilakukan murni berdasarkan kinerja menteri yang bersangkutan.

"Jangan sampai performencenya baik tapi harus diganti karena mempertimbangkan komposisi di parlemen. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi," kata Phillips.

Phillips mengatakan, reshuffle tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Apalagi, lanjutnya, jika reshuffle tersebut dilakukan karena desakan politik untuk mengubah keseimbangan politik semata.

"Kalau pun dilakukan terhadap menteri yang mendapat reshuffle, itu harus dilakukan evaluasi jangan hanya mengakomodasi kepentingan partai," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika