REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan Presiden Jokowi yang tidak prorakyat kembali mengalir di kota Bandar Lampung, Selasa (7/4).
Ratusan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung terpaksa turun ke jalan mengkritisi kebijakan Jokowi - JK yang semakin menyengsarakan rakyat.
Para mahasiswa menggelar aksi di Tugu Adipuran, pusat kota Bandar Lampung. Di tengah keramaian arus lalu lintas, mahasiswa bergiliran berorasi meneriakkan menolak kebijakan Presiden Jokowi yang semakin hari semakin menyengsarakan rakyat.
Spanduk dan banner bertulisan menolak kebijakan Jokowi seperti menaikkan harga BBM, melemahnya nilai rupiah, harga sembako melambung, pemblokiran puluhan situs berita Islam, dan pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat.
Menurut Rudi, salah seorang aktivis IMM, pemerintah Jokowi - JK sudah berjalan tidak sesuai lagi dengan janji-janjinya mensejahterakan rakyat. Harga BBM naik terus, karena presiden melepaksan harga berdasarkan mekanisme pasar dunia.
"Kebijakan ini sudah inkonstitusional. IMM memprotes keras kebijakan seperti ini," katanya.
Dalam tuntutannya, IMM Provinsi Lampung meminta kepada pemerintahan Jokowi - JK agar mengembalikan subsidi BBM bagi rakyat dan tidak menyerahkan harga BBM berdasarkan mekanisme pasar karena inkonstitusional.
IMM juga meminta agar dilakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar untuk kestabilan perekonomian.
Tidak hanya itu, IMM melakukan protes keras agar pemerintah lebih selektif dengan melakukan uji publik sebelum melakukan pemblokiran terhadap situs berita Islam yang dinilai menyebarkan faham radikalisme.
Dalam penegakan hukum, IMM menyerukan pemerintah juga harus segera memberikan kepastian hukum terhadap kasus narkoba internaispnal atau duo Bali nine, yang saat ini tidak jelas ujungnya.
Dalam tuntutan terakhirnya, IMM meminta Jokowi - JK untuk menyetabilkan perekonomian Indonesia pascakenaikan BBM pada 28 Maret lalu, dan segera realisasikan nawacita yang dijanjikan saat kampanye lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika