REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta tersangka dugaan kasus korupsi Suryadharma Ali meminta maaf karena menyinggung namanya ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tahun 2013.
"Tidak (akan gugat balik), minta maaf saja. Dia (SDA) suruh minta maaf saja. Mungkin pengacaranya tidak tahu bagaimana itu naik haji," kata Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4).
JK menyebut tuduhan yang disebutkan Kuasa Hukum Suryadharma, Jhonson Panjaitan dalam sidang praperadilan adalah fitnah, karena dia tidak pernah menggunakan kuota haji.
"Kalau itu fitnah, mengada-ada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi, setiap hari makan kambing," jelasnya.
Keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu memang bersamaan dengan Suryadharma, namun ketika berhaji Wapres mengaku tidak ada pertemuan dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
"Memang yang namanya haji ya harus bersamaan, masa iya berbeda waktu, jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah," tambahnya.
JK menjelaskan kedatangannya ke Tanah Suci pada 2013 lalu atas undangan Pemerintah Arab Saudi, bersama dengan ketua palang merah internasional dari negara-negara Islam.
"Saya diundang sebagai ketua Palang Merah Indonesia dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara, semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji," jelasnya.
Dalam sidang praperadilan, yang diajukan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Jhonson Panjaitan menyebut nama Wapres Kalla ikut menikmati jatah sisa kuota calon jamaah haji tahun 2012-2013.
Selain JK, nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufik Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota tersebut.
"Ketika Pak SDA menjadi Menag ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji, mereka Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, dan beberapa orang penting lainnya," ungkap Jhonson.
Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan RI serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tersebut
Ikuti Whatsapp Channel Republika