REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Riau, di Kota Pekanbaru, Selasa (17/3). Dalam orasinya, para mahasiswa menyuarakan keprihatinan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memperbaiki kinerja demi kepentingan rakyat.
"Kami memita DPRD Riau menyampaikan keluh kesah kami terhadap Pemerintahan RI agar lebih serius," kata Koordinator Lapangan Aksi, Said Firdaus dalam orasinya di Ruang Medium DPRD Riau, Selasa (17/3).
Dia mengungkapkan, permasalahan muncul dalam pemerintah Jokowi seperti di bidang politik, dua koalisi saling berseberangan yang berakibat terancam terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Intervensi pemerintah pada partai politik, kta dia, juga terlihat dari Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan Ketua Golkar dan PPP yang politis.
"Dan permasalahan KPK-Polri yang berlarut-larut membuat para koruptor melenggang bebas," tegasnya.
Selanjutnya, kata dia, kurs rupiah mengalami penurunan sepanjang sejarah. Di bidang energi dan gas atau kekayaan alam masih dikuasai oleh asing sehingga kentungan itu tidak apat dirasakan dengan nyata oleh rakyat.
"Maka kami dari BEM UIN Suska menuntut stabilitas politik nasional, mengecam intervensi pemerintah pada partai politik, mendesak nasionalisasi aset dan pemberantasan mafia migas, menyelesaikan masalah KPK-Polri dan kembalikan kedaulatan KPK memberantas korupsi, dan menurunkan harga bahan pokok," lanjut orasinya.
Aksi itu sendiri diterima oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan Sekretaris Komisi A, Suhardiman Amby. Wakil rakyat itu menyatakan aspirasi mahasiswa tersebut akan disampaikan ke DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika