REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Saud Usman, mengatakan akan melakukan dialog terhadap warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan pulang ke tanah air. Dalam dialog tersebut akan diberikan pengarahan agar tidak terpancing terhadap ISIS.

"Kita beri imbauan, kita juga gunakan tokoh masyarakat untuk betul bisa menghentikan itu," ujar Saud, di Mabes Polri, Selasa (17/3).

Menurut Usman, pihaknya tidak bisa langsung memberikan sanksi pidana bagi WNI yang terlibat dengan ISIS. Usman menjelaskan, semua harus dilihat aspek perbuatan dan pendapat apakah melanggar hukum.

Usman mengaku, akan mengajukan kepada pemerintah untuk mencari solusi dan mengantisipasi WNI bergabung dengan ISIS. Sehingga WNI yang bergabung bisa dicarikan celah agar bisa dipidanakan.

Lebih lanjut, Usman menjelaskan, pihaknya akan berupaya merevisi Undang-Undang Terorisme agar ada pelebaran dan perluasan tentang apa itu makar. Disamping itu, pihaknya juga bisa merevisi UU keormasan. Usman menilai, saat ini UU ormas hanya mengatur yang terdaftar saja.

"Begitu juga UU menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat misalnya bilang saya isis, saya teroris, ini perlu perluasan supaya ada efek jera," katanya.

Menurut Usman, selama tidak ada perluasan dan pelebaran tentang makar maka, sulit untuk mengenakan pidana bagi WNI yang bergabung dengan ISIS. Karena itu, saat ini, dialog masih menjadi cara satu-satunya menangani orang yang diduga bergabung dengan ISIS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika