Rabu 04 Mar 2015 17:43 WIB
Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Teror Kedubes RI di Australia, JK: itu Tanda Ketidakpuasan

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bayu Hermawan
  Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1).   (Antara/Widodo S. Jusuf)
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1). (Antara/Widodo S. Jusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pelaksanaan eksekusi mati narapidana kasus narkoba asal Australia, Konsulat Jenderal RI di Sydney Australia mendapat teror pelemparan balon berisi cairan merah. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai teror tersebut merupakan bentuk sikap ketidakpuasan terkait putusan eksekusi mati.

"Jadi sebenarnya itu tanda ketidakpuasan saja. Itu biasa saja," katanya di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (4/3).

Menurutnya, bentuk protes seperti itu sering terjadi di negara mana saja. Ia pun mencontohkan saat Malaysia juga akan menghukum mati warga Indonesia, maka banyak masyarakat yang meluapkan rasa ketidakpuasannya dengan melakukan pelemparan.

"Itu kalau dulu ada masalah hukuman mati Malaysia kan banyak juga masyarakat yang melempari kedutaan Malaysia kan," ujar JK.

Ia pun menyerahkan kepada aparat keamanan setempat untuk menjaga dan mengamankan kedutaan RI di Australia. Lebih lanjut, Kalla mengatakan pelaksanaan eksekusi mati para narapidana narkoba itu pun akan dilaksanakan di Nusakambangan.

Pemerintah Australia pun tetap menekan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya. JK mengatakan, terakhir, Menteri Australia berbicara dengan Menlu Indonesia terkait putusan eksekusi ini.

"Dan Menlu kita tetap menjelaskan tentang bahwa ini posisinya yang memutuskan bukan presiden, yang memutuskan Mahkamah Agung, pengadilan," jelasnya.

Selain Australia, sejumlah negara lainnya pun juga melakukan lobi yang sama untuk meringankan hukuman warga negaranya dari eksekusi mati. Terkait dampak dari eksekusi mati, Wapres mengatakan pemerintah Australia juga tak berencana menarik dubesnya di Indonesia.

Lebih lanjut, JK menilai keputusan hukuman mati terhadap narapidana narkotika ini pun tak mempengaruhi kerjasama perdagangan antar negara. "Ini sebenarnya tidak terkait dengan perdagangan. Tidak merusak hubungan dagang," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edy Purdijatno, menilai ancaman dan teror terhadap kedutaan Indonesia di Australia ini bukan hal yang wajar. "Aaah biasa saja, kayak kita ngelempar telur busuk gitu kan sama aja," kata dia.

Kendati demikian, Tedjo pun mengimbau agar WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada. "Ya waspada, hati hati saja, tapi tidak ada apa-apa," imbau Tedjo.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung akan melakukan eksekusi mati terhadap para narapidana narkotika, diantaranya yakni Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina), Myuran Sukumaran (WN Australia), Serge Areski Atlaoui (WN Prancis), Martin Anderson (WN Ghana), Raheem Agbaje Salami (WN Cordova), Rodrigo Gularte (WN Brazil), dan Andrew Chan (WN Australia).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement