REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, menyarankan Badan Intelijen Negara (BIN) dievaluasi. Khususnya terkait dugaan kurangnya penyampaian informasi pada Presiden Joko Widodo saat mengusulkan nama calon Kepala Kepolisian RI.

"Kita harus mengevaluasi Badan Intelijen kita. Presiden tidak pernah membicarakan tentang hasil dari BIN saat mengganti Sutarman," tutur Martin dalam diskusi bertajuk "Simalakama Jokowi" di Jakarta, Sabtu (14/2). Ia berpendapat Presiden kurang mendapat informasi dari BIN yang dipimpin Letjen Marciano Norman itu. 

Dalam menentukan kebijakan terkait Kapolri, menurut dia Presiden hanya menggunakan informasi dari partai. Sehingga informasinya berdasar kepentingan partai, bukan kepentingan masyarakat. 

"Saat mengambil keputusan Presiden hanya mendengar bisikan dari partai, kalau begitu pemerintah harus membuat evaluasi ketatanegaraan mengurangi kuasa partai yang luar biasa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika