REPUBLIKA.CO.ID, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo agar tidak mendorong Presiden terlalu jauh masuk ke dalam situasi yang sulit.

"Beban politik yang ditanggung Presiden sudah sangat berat, agar orang di sekitarnya tidak memberikan nasihat-nasihat yang semakin memberatkan bebannya," kata Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Fahri Hamzah, pemerintahan Presiden Joko Widodo belum genap berusia sebulan, tapi Presiden sudah beberapa kali membuat keputusan yang dapat menimbulkan risiko.

Keputusan itu meliputi, kebijakan tiga kartu sakti yakni, KIS, KIP, dan KSI, yang dasar hukum dan sumber anggarannya belum tepat. Presiden, kata dia, juga mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tanpa melakukan konsultasi ke DPR RI.

Sesuai dengan UU APBN tahun 2014, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR RI jika ingin menaikkan BBM bersubsidi jika harga minyak dunia turun atau rendah.

"Ini sangat berisiko bagi Presiden," kata Fahri.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, DPR RI memiliki hak interpelasi yakni hak untuk meminta penjelasan kepada Presiden perihal keputusannya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, Presiden harus menjelaskan apa pertimbangan menaikkan harga BBM bersubsidi sekaligus menjelaskan alokasi dana subsidi BBM yang dialihkan.

"Dalam sejarah Indonesia, ini pertama kalinya menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat harga minyak dunia turun," katanya.

Jika DPR RI menggunakan hak interpelasi dan setelah Presiden memberikan penjelasan, menurut dia, maka DPR RI akan mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak penjelasan Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika