REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan penolakan terhadap wacana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan sikap pribadinya sebagai wakil rakyat. Ia mengaku belum mengetahui sikap resmi partainya, karena belum ada keputusan apakah mendukung atau menolak wacana tersebut.

Effendi menjelaskan sikapnya tidak akan berubah selama belum ada langkah kongkrit dari pemerintah untuk penanganan di sektor energi. Karena menurutnya persoalan utama  bukan pada pengelolaan subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi pada pada proses penanganan energi sehingga menyebabkan ketergantungan pada impor.

Menurutnya dalam 10 tahun pemerintahan sebelumnya, tidak pernah melakukan hal tersebut secara serius.  Seperti membuat energi pengganti selain yang berasal dari fosil atau diversifikasi energi, serta konversi dan berbagai hal lainnya.

Diantaranya pemerintah tidak melakukan pembangunan kilang minyak, pemotongan tata niaga baik impor atau ekspor, serta pembubaran petral sebagai langkah penanganan mafia migas.

Jika hal diatas tidak dilakukan oleh pemerintahan sekarang, maka menurutnya kebijakan menaikkan harga mengikuti mekanisme pasar bukanlah solusi. Karena lebih mengarah liberalisme.

"Jadi jangan enegi seolah- dijadikan penyebab subsidi membengkak. Karena selama 10 tahun, tidak pernah ditangani secara serius," katanya dia di Gedung DPR, Rabu (5/11).

Hal itu pula, yang menurutnya bertentangan dengan platform PDI P yang selama 10 tahun berada di luar pemerintahan. Dimana PDI P memiliki kajian dari berbagai akademisi tentanng penyesuain harga  dengan penanganan sektor energi secara langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika