REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengajak semua masyarakat untuk ikut mengawal pemerintahan Presien Joko Widodo. Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla akan janji-janji kampanyenya.
"Kita harus catat janji-janji pemerintah sewaktu kampanye. Semua harus kita tagih," kata Fadli dalam acara peluncuran buku '100 Janji Jokowi-JK' di Jalan Kampung Poncol Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, Selasa (4/11).
Fadli melanjutkan janji yang disebutkan dalam masa kampanye tidak memiliki akuntabilitas untuk dipertanggungjawabkan. Bahkan apa yang disebutkan pada masa kampanye bisa saja dilupakan oleh pemimpin bila tidak ada yang mengingatkan.
Untuk itu ia menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berpartisipasi mengawal pemerintahan. "Janji kampanye itu tidak ada akuntabilitasnya. Jangam dibiarkan enak saja kasih-kasih janji," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra ini kemudian menyebutkan beberapa janji yang telah dilanggar Jokowi yang belum genap sebulan dilantik.Pertama adalah mengenai janji Jokowi yang ingin membentuk kabinet ramping dan tanpa transaksional.
Namun nyatanya Kabinet Kerja yang dilantik justru lebih gemuk dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua di pemerintahan Presiden SBY. Fadli juga menyesalkan keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Menteri Pendidikan dari tim suksesnya sendiri.
Ia mengingat bahwa pada masa kampanye Jokowi justru ingin menteri pendidikan akan berasal dari kalangn Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Terakhir yang dikritik Fadli adalah rencana pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai akan jadi suatu keanehan bila harga BBM naik di saat harga minyak dunia turun.
"Sekarang harga minyak dunia itu turunn. Kok malah pemerintah mau menaikkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika