REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Riau menanggapi nama Wiranto yang disebut menjadi salah satu dari formasi kabinet Presiden Joko Widodo.
"Kita jangan terjebak pada asumsi atau cuma terkaan sehingga orang-orang yang sebenarnya punya komitmen pada bangsa, yang akhirnya tak punya peluang, karena kalah manuver," kata Ketua DPD Hanura Riau, Sayed Junaidi Rizaldi (SJR) kepada wartawan, Sabtu (25/10).
Menurut dia, formasi kabinet Jokowi yang baik adalah bisa menjawab segala persoalan mikro dan makro di masyarakat. Dia menilai, kalau Ketua Umum DPP Hanura Wiranto bersedia mundur dari ketua umum partai dan masuk kabinet Jokowi, menunjukkan betapa komitmennya terhadap nasib bangsa.
"Karena partai itu hanya persoalan kecil dibandingkan dengan persoalan yang akan dihadapi bangsa ini ke depan. Kalau Pak Wiranto masuk, maka hal ini akan membuat kabinet Jokowi 'bebas' dari tekanan-tekanan yang selama ini menjadi 'sangkaan' dalam masyarakat," ujarnya.
Sayed menambahkan, dari pengalaman mengiring kemerdekaan, Wiranto sangat loyal dengan negara. Misalnya, kejadian tahun 1998, ketika dia diberi perintah oleh Soeharto semacam Supersemar, tapi dia tidak mau gegabah, karena ada persoalan bangsa yang lebih penting, yang diutamakan. "Karena penegakan konstitusi lebih penting dari segalanya," ulas Sayed.
Di samping itu, nama lain seperti, Kuntoro Mangkusubroto, menurut dia, juga sudah teruji ketika menjadi BRR, menangani Aceh. "Kita semuanya mau yang terbaik buat pemerintahan ini, karena itu, menurut saya, selagi belum ada pembuktian hukum tetap terhadap masa lalu seseorang, patut kita berikan kesempatan," katanya.
Dia juga mengatakan, Agus Muldya Natakusuma, yakni tokoh koperasi yang sudah teruji kemampuannya dan dinilai cocok sebagai Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemudian Wiranto sebagai Menkopolkam, Kuntoro bisa Menteri ESDM atau Menhut, Erik Satria Wardhana yakni mantan Wakil Ketua Komisi VI sebagai Menteri BUMN dan Yuddy Crisnandi sebagai Menegpora atau Menhan.
"Kita jangan terjebak pada pusaran masa lalu, sehingga kita berputar-putar saja dalam lingkaran itu, tanpa melompat keluar dan terbebas dari pikiran sempit. Satu hal lagi, kabinet ini harus juga diisi dengan para pejuang reformasi, misalnya dari aktivis 98, karena dengan "percampuran" dari segala unsur dan generasi, maka akan bisa saling mengisi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika