REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa 'bulan madu' Presiden Joko Widodo terancam terganggu dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang akan diputuskan November mendatang.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menilai setiap kenaikan harga BBM akan selalu mendapat penolakan dari masyarakat, tanpa memperdulikan siapa yang menjadi presiden.

"Seperti yang sudah-sudah rakyat akan menanggapi negatif dan kecewa kepada pemerintah karena dianggap tidak berpihak pada mereka," ujarnya, Jumat (24/10).

Ia melanjutkan, kenaikan harga BBM tidak hanya berarti kenaikan tarif transportasi. Namun juga kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Hal inilah yang membebani rakyat. Meskipun misalnya pemerintah berusaha meyakinkan rakyat yang kurang beruntung bahwa kenaikan harga  BBM untuk menyejahterakan mereka, hal ini masih perlu bukti nyata.

"Atas dasar apa rakyat diuntungkaan dengan kenaikan harga BBM. Ini harus dijawab pemerintah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika