REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Demontrasi massa yang menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur terjadi pula di Kantor DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Kota Padang, Selasa (14/10).
Aksi demo dilakukan sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM). Mereka melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan pengangkatan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta.
Dalam orasinya, Koordinator FMM, Ibnu Aqhil Dhaqi mengatakan Ahok dinilai berpotensi merusak keharmonisan atau tatanan kehidupan berbangsa atau Pancasila.
"Intruksi Ahok saat sebagai plt gubernur dengan melarang penjualan hewan qurban di jalan dan pelarangan penyembelihan di sekolah dasar, serta intruksi agar hewan kurban disembelih di RPH yang bertendensi. Hal tersebut menghilangkan esensi ibadah penyembelihan hewan qurban yaitu membesarkan syiar Allah," ujarnya.
Ia menyebut, sebelumnya Ahok juga melarang tabligh akbar yang sampai menutup jalan karena membludaknya jamaah. Serta pelarangan takbir keliling malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dan kebijakan merobohkan mesjid di TIM.
"Di sisi lain Ahok membesarkan syiar Tahun Baru Masehi tahun 2013 ke 2014 dengan menutup jalan Sudirman dan Thamrin Jakarta," katanya.
Para demontran kemudian terima Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim. Dalam pertemuan yang berlangsung setengah jam, Hendra berjanji akan berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat yang di sampaikan itu.
"Kami sudah menerimanya, secara jujur kami tidak ada kewenangan. Maka kami akan membuat surat kepada mendagri. Karena yang membawahi seluruh gubernur yang ada di Indonesia agar aspirasi yang di sampaikan demonstran bisa menjadi masukan bagi DKI mengambil keputusan nantinya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika