REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad atas terpilihnya politisi Partai Golkar Setya Novanto menjadi Ketua DPR mendapat reaksi keras.

Pakar pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogjakarta, Mudzakir mengatakan pernyataan pemimpin lembaga antirasuah itu tidak etis sebagai penegak hukum.

"Ini bedanya kalau yang ngomong politisi atau penegak hukum," ucapnya saat dihubungi, Ahad (5/10).

Mudzakir mengatakan etika penegak hukum akan bicara dengan bukti. Berbeda dengan politisi yang menyimpulkan atas dasar asumsi. "Secara etika hukum, pernyataan Pak Samad itu, tidak mencerminkan penegak hukum," tegasnya.

Menurutnya sebagai pemimpin di lembaga harapan publik, Samad tidak merecoki dinamika politik. Ia melanjutkan Samad seharusnya bisa menahan diri untuk memberikan pernyataan sikap politiknya.

Apalagi, pernyataan itu, menyeret persoalan di proses penegakan hukum. Mudzakir menilai seharusnya yang dipertanyakan ialah Samad sendiri.

"Kalau memang Setya Novanto itu terlibat dan terbukti korupsi, mengapa tidak ditahan saja," katanya.

Mudzakir mengamati pernyataan Samad itu membuat gaduh lantaran tidak ada bukti tentang keterlibatan Setya dalam semua sangkaan KPK.

Ia menambahkan wajar saja kalau pernyataan kecewa dari Samad tersebut, dinilai lantaran ambisi penegakan hukumnya. Hal tersebut, yang menurut Mudzakir, tidak pantas dilakukan seorang pemimpin di KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika