REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) akan banyak mengamandemen undang-undang yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat. 

Jubir KMP Tantowi Yahya mengatakan ada sejumlah undang-undang yang berpihak kepada asing. Karenanya, perlu diamandemen pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"KMP akan mengamandemen banyak undang-undang yang terlalu liberal atau terlalu berpihak kepada asing," kata Tantowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/10).

Dia menyebutkan, undang-undang yang masih memuat kepentingan asing dan harus diamandemen antara lain, UU pertambangan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi dan sebagainya.

Upaya untuk mengamandemen undang-undang tersebut dipermulus dengan keberhasilan KMP menguasai parlemen. Termasuk menguasai kursi pimpinan DPR.

Dari 10 fraksi di DPR, enam fraksi merupakan anggota KMP. Yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PPP, PKS, dan Partai Demokrat.

Sementara empat fraksi lainnya merupakan koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla atau Koalisi Indonesia Hebat. Yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKB.

Upaya KMP untuk menguasai parlemen juga sudah dimulai ketika ditolaknya pengujian UU MD3 oleh Mahkamah Konstitusi. 

"Pengaruh ditolaknya UU MD3 oleh MK adalah konstelasi kekuatan di parlemen. Tentu dengan ditolaknya UU MD3, kekuatan di parlemen akan dimiliki KMP. Mulai pimpinan DPR hingga alat kelengkapan dewan (AKD) dan tentu juga akan mudah mengambil keputusan di DPR  nantinya. Koalisi Indonesia Hebat tak bisa ajukan paket," kata Tantowi beberapa waktu lalu.

Dengan keputusan MK itu, ia mengaku KMP merasa bahagia dan bersyukur. Bahkan, keputusan MK itu sudah diprediksi.

"Kami bersyukur, bahagia, tapi tidak dirayakan secara berlebihan dan keputusan itu sudah bisa kami prediksi karena tidak ada dalam UU MD3 itu yang melanggar," katanya.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika