REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dinaikkan karena tidak ada opsi lain untuk menormalkan ekonomi bangsa.
"Harga BBM jika disesuaikan pada harga yang wajar, saya rasa tidak ada masalah. Asalkan dijelaskan bahwa pengalihan subsidi itu akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat luas," kata JK di Jakarta, Senin (8/9).
Menurut JK, dibandingkan mempertahankan subsidi BBM yang terbukti dinikmati masyarakat kalangan mampu, maka lebih baik dialihkan untuk sektor-sektor yang produktif, dan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jika tidak dialihkan, maka ekonomi negeri ini bisa kolaps karena BBM dijual terlalu murah kepada kalangan menengah ke atas, atau ke orang yang seharusnya tidak perlu," ujar JK.
Pengalihan dana subsidi tersebut dengan catatan langsung dialokasikan ke sektor-sektor yang dapat mendorong ekonomi seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan pelabuhan dan fasilitas transportasi.
Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sekolah rusak, dana pendidikan, dana kesehatan, dan penyediaan pupuk dan benih bagi petani.
"Jadi...dalam waktu singkat, subsidi BBM harus dipindahkan ke sektor produktif. Ini kuncinya," kata JK.
Ia menuturkan kekhawatiran adanya gejolak di masyarakat akibat kenaikan tersebut sepertinya jika dijelaskan dengan baik.
"Kalau dinaikkan ada dampak inflasi pada subsektor transportasi, itu saja. Dulu ya...kalau BBM naik pasti masyarakat langsung kena dampak karena harga minyak tanah ikut naik. Sekarang masyarakat sudah banyak menggunakan gas, jadi menurut saya tidak terlalu masalah," ujar JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika