REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf membantah keterangan yang menyebutkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lepas tanggung jawab karena tidak menaikan BBM di akhir masa jabatannya. Ia menilai pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut tidak memahami hukum tata negara,  pemerintahan serta tugas dan tanggung jawab presiden.

Ia menjelaskan, alasan SBY tidak menaikan BBM pada akhir masa jabatannya dikarenakan SBY tidak ingin menambah beban masyarakat. Ia mengatakan, kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan LPG 12 kg beberapa waktu lalu telah cukup menambah beban ekonomi yang dirasakan masyarakat.

"Jadi saya kira apa yang telah dijelaskan pak SBY sudah cukup jelas dan bijasana, kami fraksi partai demokrat akan mendukung kebijakan yang diambil SBY," ujar Nurhayati Ali Assegaf kepada ROL, Ahad (31/8).

Menurut Nurhayati, kebijakan yang diambil saat ini bukan berkaitan dengan berani atau tidak berani. Melainkan lebih kepada pertimbangan perlu atau tidaknya kebijakan tersebut diambil untuk masyarakat. Ia menilai menaikan BBM saat ini menjadi kebijakan yang tidak diperlukan dan diingini oleh rakyat.

Ia meminta, pada masa pemerintahan Jokowi mendatang kabinet dan tim ahli yang ada harus merumuskan dengan baik terkait kebijakan mengenai BBM sebelum diputuskan. Ia menambahkan apa yang disampaiakan oleh PDIP selaku partai oposisi di pemerintahan SBY dapat digunakan juga pada masa pemerintahan Jokowi untuk alasan menolak kenaikan BBM.

"Kami dari demokrat siap untuk mengawasi dan mengawal setiap kebijakan yang akan diambil pemerintahan mendatang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika