REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai, pembangunan ibu kota baru memberikan banyak peluang untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor properti. Terlebih, dalam menghadapi potensi perlambatan seperti yang disampaikan para pengusaha properti.
Salah satu potensi yang disebutkan Bambang adalah pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sebab, setidaknya 1,5 juta penduduk akan pindah ke ibu kota baru dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun setelah masa pembangunan. "KIta welcome kalau ada yang mau membangun fasilitas ini," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Properti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9).
Bambang menjelaskan, jutaan penduduk tersebut memang tidak akan datang dalam satu waktu. Karena kegiatan inti di ibu kota baru nanti adalah kegiatan pemerintahan, maka aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah terlebih dahulu. Setidaknya 180 ribu orang akan pindah dalam tahap pertama.
Selain itu, sebanyak 25 ribu orang dari TNI dan Polri juga akan pindah. Secara bertahap, Bambang menuturkan, keluarga dari ASN, pejabat dan TNI maupun Polri juga akan pindah. Ia mencatat, akan ada tambahan 800 ribu orang. "Di sini, prospek fasilitas pendidikan dan kesehatan yang setara dengan Jakarta dibutuhkan," ucapnya.
Tidak hanya rumah sakit dan fasilitas pendidikan, Bambang menjelaskan, kebutuhan masyarakat di ibu kota baru juga tidak terlepas dari fasilitas hiburan. Misalnya saja restoran hingga shopping mall juga butuh untuk dibangun. Peluang ini juga yang dapat ditangkap oleh para pengusaha properti.
Bambang menjelaskan, pada 2024, pemerintah akan fokus mengembangkan 6 ribu hektar di ibu kota baru sebagai pusat aktivitas pemerintahan dengan fasilitas penunjang. Mulai dari Istana Presiden, kantor kementerian/ lembaga hingga perumahan dinas ASN.
Bambang menyebutkan, salah satu keunikan di ibu kota baru adalah pembangunan rumah dinas ASN yang bersifat vertikal atau nanti dikenal dengan sebutan apartemen dinas. Konsep ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tanah untuk hunian. "Jadi, nanti bukan landed house yang memakan tanah luas," ucapnya.
Area seluas 6 ribu hektar itu digambarkan Bambang memiliki kondisi tanah yang flat atau datar. Karakteristik ini cenderung memudahkan para pengembang dalam melakukan pembangunan. Sisa lahannya berbentuk perbukitan juga nanti bisa digunakan pengembang untuk membangun hunian pribadi.
Selain rumah dinas dan hunian, Bambang menambahkan, peluang lainnya adalah pembangunan perkantoran. Sebab, ke depannya, perusahaan akan memiliki kebutuhan untuk memiliki kantor di ibu kota baru.
Tidak kalah penting, Bambang mengatakan, para pengembang juga dapat membangun fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). "Karena, di ibu kota nanti, pasti akan banyak kegiatan convention," tuturnya.
Bambang mengatakan, para pengembang nanti dapat memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Misal, pengembang membangun apartemen ASN dengan masa konsesi selama 20 tahun. Nantinya, biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
