REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPR Ade Komarudin membantah konflik internal di dalam struktur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia mengatakan saat ini situasi sudah mencair karena Fraksi PKS sudah menerima kehilangan jatah kursi pimpinan MKD.

Ia juga menegaskan pergantian struktur kepemimpinan MKD untuk penguatan kelembagaan.

“Kami kemarin (Kamis, 28/7) ada kesepakatan dalam rapat bahwa kita sepakat semuanya akan melakukan penguatan kelembagaan (MKD). Mereka itu kalau DPR dipanggil ‘yang terhormat’, jadi Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau melihat tata aturan dasar hukumnya seperti itu, berarti harus dapat penguatan kelembagaan,” ujar Ade Komarudin kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/7).

Terkait tuduhan Ketua Fraksi PKS bahwa ada kudeta tersebut, Ade menampiknya.

“(Ketua Fraksi PKS) Jazuli tidak pernah menuding. Saya katakan bahwa tidak ada seperti yang di berita hari ini, memanas-manasi. Enggak ada itu,” katanya.

Sebelumnya, Fraksi PKS menegaskan ada kudeta jatahnya di kepemimpinan MKD. PKS telah menonaktifkan kadernya, Surahman Hidayat, sebagai Ketua MKD untuk digantikan dengan Al Muzzammil Yusuf. Namun, rapat pimpinan MKD kemudian berlangsung dan menetapkan politikus Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi jabatan ketua MKD.

Ada pula tiga sosok baru sebagai wakil ketua MKD, yakni Hamka Haq (Fraksi PDI Perjuangan), Lili Asdjudiredja (Fraksi Partai Golkar), dan Sarifuddin Sudding (Fraksi Partai Hanura). Fraksi PKS kian kecewa setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon melantik jajaran pimpinan baru MKD itu pada Rabu (27/7).