Selasa 10 May 2016 15:23 WIB

Politik Uang Bisa Hancurkan Prinsip Ideologi Partai

Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye
Pegiat Pemilu Bersih melakukan aksi kampanye "Tolak Politik Uang" di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (23/2). ( Republika/Tahta Aidilla)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Sumatra Barat, Asrinaldi menilai politik uang yang sering dilakukan elite partai akan berbahaya bagi keberlanjutan kepartaian tersebut.

"Dalam suatu musyawarah partai masuknya politik uang atau kapitalisme akan menghancurkan prinsip ideologi yang mengakibatkan konflik dalam tubuhnya," kata dia di Padang, Selasa (10/5).

Menurut dia dalam satu partai politik di Indonesia saat ini belum terlihat adanya kesatuan atau integritas. Akibatnya terdapat perbedaan antara satu kader dengan kader lainnya, terlebih bagi kader muda.

Kader muda dinilai masih murni memiliki keidealisan dan keinginan membangun tatanan politik yang sehat. "Kader muda akan terganggu dengan politik uang yang dinilai tidak sehat tersebut hal ini akan memancing kisruh atau konflik," ujar dia.

Sebagai contoh kejadian dualisme di partai Golongan Karya dan Persatuan Pembangunan menurutnya sebagian besar akibat konflik kepentingan khususnya politik uang. Sebagian berpikir membangun kekuasaan politik dengan murni dan ideologi.

Di sisi lain menginginkan pelenggangan kekuasaan praktis dan cepat dengan memanfaatkan bantuan kapitalis. Kedua kepentingan ini tidak bisa disatukan sehingga partai menjadi pecah.

"Selain tentunya konflik kepentingan lain seperti pembagian kekuasaan, dan sebagainya," ujar dia.

Menurut dia saat ini upaya partai untuk berislah atau damai salah satu caranya yakni menghancurkan politik uang. "Sebab untuk kembali memunculkan stigma positif politik di tengah masyarakat haruslah berdasarkan permainan yang sehat dan masuk logika," katanya.

Senada dengan itu ketua Komisi Pemilihan Umum Sumbar Amnasmen mengatakan pendidikan politik perlu diterapkan dalam rangka menegakkan politik yang sehat. "Sebagai contoh dalam pemilihan umum, sudah seharusnya semua unsur politik memahaminya secara menyeluruh," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement