REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan situasi terkini menyangkut Papua dan Papua Barat. Jokowi juga mengungkapkan akan segera berkunjung ke Jayapura, Papua, untuk meresmikan sebuah proyek infrastruktur dalam waktu dekat.
Pada Rabu (21/8), Jokowi mengaku sudah menghubungi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan terkait kondisi terkini di sana. Menurut informasi yang didapatkan dari Gubernur Papua Barat, ujar Jokowi, situasi di Manokwari, Sorong, dan Fakfak semakin kondusif.
"Dan juga, saya ikuti terus kok, ya. Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa, sudah baik; Sorong seperti apa, sudah baik. Di Fakfak juga mulai terkondisikan baik semuanya," kata Presiden seusai meninjau tambak garam di Nunkurus, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu.
Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, pada awal September 2019 mendatang. Bila terlaksana, kunjungan nanti adalah yang pertama kali dilakukan pascainsiden di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang berujung memanasnya situasi di Papua dan Papua Barat. "Baru kita atur, tetapi dalam rangka meresmikan Jembatan Holtekamp. Mungkin awal-awal bulan depan," ujar Presiden.
Aksi unjuk rasa yang dalam sejumlah kesempatan berujung kericuhan mulai terjadi di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Aksi bermula dari Manokwari, Papua Barat, yang kemudian berujung pemblokadean jalan, pembakaran gedung DPRD Papua Barat, dan perusakan sejumlah fasilitas umum.
Pada hari yang sama, aksi yang diikuti ribuan massa juga digelar di Jayapura, Papua, dan berjalan damai. Sementara, di Sorong, Papua Barat, aksi juga berujung kericuhan, perusakan bandara, dan pembakaran sejumlah fasilitas umum dan bangunan usaha.
Aksi-aksi itu terkait insiden penggerudukan asrama mahasiswa Papua di Surabaya akhir pekan lalu. Dalam rekaman video yang beredar selepas kejadian itu, terdengar ucapan-ucapan pengusiran dan rasial dari arah aparat dan ormas-ormas yang melaku kan pengepungan. Sebanyak 43 mahasiswa Papua juga ditangkap meski kemudian dilepaskan.
Pada Senin, sejumlah kepala daerah di Jawa Timur telah meminta maaf atas insiden tersebut. Mereka juga menjamin keamanan mahasiswa Papua di daerah masing-masing. Perwakilan sebagian ormas yang ikut serta dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua juga telah meminta maaf.
Meski begitu, pada Rabu (21/8), aksi unjuk rasa kembali digelar di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Di Fakfak, Papua Barat, aksi unjuk rasa berujung kericuhan, pembakaran pasar setempat, dan pengibaran bendera Bintang Kejora. Sedangkan, di Timika, Papua, aksi juga berujung pelemparan terhadap kantor bupati dan pemblokadean jalan.
Di Biak Numfor, Papua, massa mendatangi kantor bupati dan aksi berjalan damai. Aksi serupa yang digelar di Nabire, Merauke, dan Serui juga berlangsung aman.
Petugas kepolisian mengevakuasi seorang warga saat melakukan penjagaan aksi di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertolak ke Papua pada Rabu malam. Meski begitu, ia tak menyebutkan akan ke wilayah mana. "Terserah pesawat membawa saya," ujar Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu sore.
Ia mengatakan, tujuannya ke Papua untuk menyampaikan rasa empati dan mengupayakan kedamaian. "Mengajak lagi, ayo kita bersatu sebagaimana bangsa. Yang rugi siapa sih kalau kita bertengkar? Yang rugi kita kok," kata Wiranto.
Menurut dia, kesalahpahaman yang memicu kericuhan di Papua sudah selesai. Sebab, sejumlah pihak terkait sudah melontarkan permohonan maaf. "Saya ke sana juga bukan mengompori, justru kami mencoba merangkul, ayo sama-sama hidup dalam NKRI ini," kata dia.
Pihak kepolisian menyatakan sudah berhasil mengendalikan kondisi di Fakfak. Hal itu didukung pergeseran pasukan bantuan kendali operasi dari Sorong. Sebagian masyarakat mendukung langkah aparat keamanan untuk menciptakan situasi kondusif," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, Rabu.
Menurut Dedi, pasukan BKO yang digeser ke Fakfak berasal dari Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Pergeseran itu dimulai pada Rabu pagi. "Pendekatan persuasif. Polri dan TNI tak dibekali peluru tajam," kata dia.
Berdasarkan data dari Polri, sejauh ini ratusan pasukan telah diterjunkan ke Papua per Rabu. Di antaranya dari Brimobda Sulawesi Utara sebanyak 190 personel, Brimobda Maluku sebanyak 190 personel, Brimobda Sulawesi Tenggara 190 personel, Brimobda Sulawesi Selatan 200 personel, dan Brimobda Bali sejumlah 190 personel. (sapto andika candra/mimi kartika/arif satrio nugroho ed: fitriyan zamzami)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
