REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Jumlah lulusan sekolah dasar (SD) di Kota Bandung tidak sepadan dengan kuota yang tersedia di sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mencatat sekitar 38 ribu lulusan SD, sedangkan kuota SMP negeri hanya 15 ribu siswa.
Karenanya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung tahun ini mencakup juga sekolah swasta. “Jadi, berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini 114 sekolah swasta akan kami libatkan dalam proses PPDB,” kata Sekretaris Disdik Kota Bandung Mia Rumiasari, Kamis (1/6).
Mia menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk memfasilitasi siswa yang tidak masuk sekolah negeri atau siswa yang memang ingin masuk sekolah swasta. Menurut dia, perlakukan sistem PPDB untuk sekolah negeri dan swasta ini akan disamakan dengan mengusung asas keadilan.
Menurut Mia, semua siswa yang masuk kategori rawan melanjutkan pendidikan (RMP) dan diterima di sekolah swasta pun bakal mendapatkan fasilitas yang sama dengan sekolah negeri. Mereka akan tetap mendapatkan bantuan dana pendidikan. Ia menjelaskan, ada tiga komponen pembiayaan yang akan dibantu Disdik bekerja sama dengan pihak sekolah. Yakni biaya operasional, biaya investasi, serta biaya pribadi.
Tahun ini, Mia mengatakan, kuota RMP tidak dipatok sebesar 20 persen dari total kuota setiap sekolah. Menurut dia, pihak sekolah bisa mengajukan penambahan kuota. Terutama bagi sekolah di lingkungan yang kerawanan ekonomi-sosial dan jumlah RMP tinggi.
Sejauh ini, kata dia, sudah ada sejumlah sekolah yang meminta penambahan kuota RMP agar lebih bisa mengakomodasi siswa dari keluarga kurang mampu. Bahkan, ada yang meminta tambahan kuota hingga 40 persen. “Yang tertinggi SMP 31, kuota RMP-nya mengusulkan 40 persen. Jadi, bergantung pemetaan kebutuhan masyarakat,” kata Mia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
