REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota fraksi PDI-Perjuangan Sayed Muhammad Muliady mengatakan RAPBN 2015 yang baru diusulkan pemerintah untuk dilakukan pembahasan, masih miskin program stimulus yang bermanfaat untuk mendorong pembangunan nasional.
"Belanja RAPBN yang dialokasikan hingga Rp2.019 triliun masih miskin program stimulus, pertanda pembangunan saat ini belum berlandaskan ekonomi yang kuat," katanya ketika membacakan pandangan fraksi tentang RAPBN 2015 di Jakarta, Selasa.
Sayed menambahkan alokasi belanja dalam APBN seharusnya mampu memberikan stimulus dalam menjalankan roda perekonomian nasional yang bertumpu pada pembangunan serta pembenahan berbagai sarana infrastruktur.
Untuk itu, fraksi PDI-Perjuangan meminta adanya realokasi belanja diluar belanja untuk birokrasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mampu dilakukan tanpa membebani pemerintahan baru.
"Realokasi belanja bisa memberikan ruang fiskal untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan baru, terutama realokasi diluar belanja pegawai yang mencapai Rp600 triliun. Realokasi bisa dilakukan bila ada kemauan politik," kata Sayed.
Menurut dia, tanpa kemauan politik maka pemerintahan baru tidak memiliki ruang fiskal memadai, terutama untuk mengatasi masalah belanja subsidi untuk energi yang dirasakan masih terlalu besar dan membebani APBN.
"Untuk pengelolaan subsidi energi yang mencapai Rp300 triliun, hendaknya pemerintah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu mempunyai kriteria subsidi tepat sasaran serta perbaikan tata kelola dalam SKK Migas," ujarnya.
Terkait asumsi makro, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RAPBN 2015 sebesar 5,6 persen, merupakan angka yang terlalu konservatif karena pemerintah bisa mendorong pertumbuhan dengan lebih maksimal.
"Ekonomi global mulai membaik, selain itu sektor jasa, konstruksi dan komunikasi butuh lingkungan yang kondusif agar makin memberikan kontribusi pada pertumbuhan. Sektor pertanian juga butuh perluasan produktivitas untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Sayed.
Sementara, untuk pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp1.762,3 triliun, fraksi PDI-Perjuangan meminta adanya ekstra effort untuk mendorong penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak agar target dapat tercapai.
Pemerintah menetapkan asumsi makro dalam RAPBN 2015 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, inflasi 4,4 persen, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar AS, harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 845 ribu barel per hari dan lifting gas 1.248 ribu barel setara minyak per hari.
Berdasarkan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar makro tersebut, maka pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun dan belanja negara Rp2.019,9 triliun, sehingga defisit anggaran 2015 diproyeksikan sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika