REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah mengkaji RAPBN 2015 yang dibuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menilai, ada beberapa pos anggaran yang dinilai tidak tepat.

Deputi tim transisi Jokowi-JK Akbar Faizal misalnya menyebut, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri untuk eksekutif dan legislatif yang mencapai Rp 32 triliun merupakan suatu pemborosan. "Ini gila banget," katanya di kantor transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8) petang.

Sebagai mantan anggota DPR, Akbar memastikan, hal itu tidak terlalu efektif. Untuk itu, timnya sedang melakukan formulasi dengan berbagai masukan dari banyak pihak tentang pos anggaran yang dinilai tidak tepat itu untuk diubah dalam APBN Perubahan 2015.

Dia juga meminta SBY untuk memberi ruang kepada pemerintah baru terkait RAPBN 2015. Jika tidak, hanya tersisa bom waktu bagi pemerintah baru nantinya.

"Kalau memang yang mulia Presiden SBY yang telah memerintah selama 10 tahun mau meninggalkan legacy (warisan) yang dikenang oleh banyak pihak, ya jangan menyisakan bom waktu pada pemerintahan baru, kalau memang mau membantu," katanya.

Menurut Akbar, akan elegan jika pemerintah memberikan ruang dengan sedikit berani mengambil risiko. Sebab, kondisi RAPBN akan diwariskan kepada pemerintah yang akan datang. 

Namun, dengan keadaan seperti saat ini, kata dia, risikonya akan menjadi sangat besar.

Di bidang infrastruktur, Akbar heran dengan anggaran dana yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Padahal, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat inftrastruktur.

"Belum lagi program yang Pak Jokowi-Jk canangkan tentang Indonesia Cerdas dan Pintar yang notabene bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika