REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang berisi penolakan terhadap perkembangan organisasi "Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS)" di provinsi setempat karena bertentangan dengan Pancasila.
"Kami akan menerbitkan peraturan terkait ISIS di Provinsi Jawa Timur karena ISIS itu terbukti bertentangan dengan Pancasila," katanya saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forpimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tentang ISIS, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (7/8).
Soekarno mengatakan pihaknya segera merumuskan dan membuat "action plan" tentang peraturan ISIS di Jatim dengan berdasarkan pertimbangan Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
"Tetapi rumusan pemerintah jelas ISIS bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, dan mengancam NKRI, maka harus dilarang di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Soekarno mengatakan ISIS itu bukanlah agama tetapi organisasi yang berkaitan dengan ideologi negara, karena itu peraturan gubernur nanti akan dirumuskan oleh berbagai elemen, sehingga aspirasi masyarakat juga bisa terakomodasi.
"Sekali lagi saya mengimbau supaya masyarakat Jatim khususnya, mengikuti seruan Menkopolhukam dan Kapolri tentang ISIS. Selain itu, masyarakat diharap tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terkait aktivitas ISIS," katanya.
Ia mengatakan sudah menjadi kewajiban dirinya selaku gubernur untuk memelihara keamanan dan ketertiban kehidupan beragama di wilayah Jatim.
"Saya telah disumpah jabatan untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan beragama. Apalagi jika ada organisasi yang jelas mengancam kedaulatan negara," ujar Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika