REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengatakan TNI/Polri harus tetap netral dalam pilpres mendatang. Karena itu, setiap anggota yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan itu, sanksi setimpal akan diberikan oleh institusi masing-masing.
“Aparat TNI dan Polri pada saat kampanye bersifat netral. Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang mendapatkan sanki setimpal oleh institusi masing-masing,” ujar Menko Polhukam, Djoko Suyanto kepada wartawan saat konferensi pers sesuai rapat koordinasi menyangkut pengamanan pilpres 2014 di Kemen Polhukam, Rabu (2/7).
Selain itu, ia menuturkan pegawai negeri sipil (PNS) juga bersifat netral dalam proses kampanye. Pada saat pencoblosan, barulah mereka berhak untuk menggunakan suaranya.
Jelang pilpres yang tinggal hitungan hari, Djoko juga menegaskan akan memaksimalkan pengamanan. Polri dibantu TNI akan bersiaga penuh sejak minggu tenang diberlakukan, pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara.
“Kita semua tidak ingin kembali mengulangi kejadian dimasa lalu yang sekaligus merugikan kita semua. Oleh karena itu transisi demokrasi ini harus dijaga kelangsungannya dengan aman dan tertib,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
